Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad S.E, M.M menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi nelayan kecil terkait kebijakan migrasi dan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) yang diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski, tidak hadir langsung saat aksi unjuk rasa yang digelar nelayan di Gedung Daerah Tanjungpinang pada Kamis(15/5) lalu.
Hal itu diungkapkan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Hasan S.Sos, bahwa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah empat kali melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta relaksasi dan dispensasi atas aturan yang dinilai memberatkan nelayan lokal.
“Pemprov Kepri melalui Gubernur telah 4 kali melayangkan surat ke Kementerian Kelautan atas kebijakan yang ditetapkan,” ungkap Hasan, Senin (19/5/2025).
Adapun, relaksasi yang diperjuangkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yakni penundaan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana diatur dalam PP No.11 Tahun 2023, pengecualian kewajiban pemasangan VMS sebagaimana dalam Permen KP No.30/2021, serta pembatasan jalur penangkapan untuk kapal 6–30 GT.
Dikatakan Hasan juga, bahwa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad melalui kebijakan dan pendekatan diplomatisnya telah berusaha agar nelayan kecil Kepri tetap dapat melaut tanpa tekanan berlebihan dari regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Namun, hingga saat ini hasil yang diharapkan dari upaya tersebut belum sepenuhnya tercapai.
“Hanya saja, upaya untuk memperoleh relaksasi dan dispensasi sejauh ini belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan,” kata Hasan.
Selain dengan surat, Hasan menjelaskan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad juga telah menyampaikan langsung keluhan nelayan dalam beberapa kali pertemuan tatap muka dengan Menteri KKP dan jajaran Dirjen Perikanan Tangkap.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan beberapa poin penting yang diharapkan bisa dipertimbangkan untuk nelayan di wilayah Kepri.
Hasan menegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan dengan berbagai pendekatan ke pemerintah pusat
“Ini Gubernur Ansar akan secara intens menyikapi keinginan nelayan di Kepri melalui dispensasi kebijakan yang mengakomodir harapan berbagai pihak,” tegas Hasan.
Di lain sisi, sebagai bentuk nyata kepedulian, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad juga menggulirkan program perlindungan nelayan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, agar nelayan mendapatkan jaminan keselamatan kerja saat melaut.(Red)
