Anambas – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Kamis (26/6/2025), mendadak tegang setelah Wakil Ketua II DPRD Anambas, Rocky Hasudungan Sinaga, melayangkan interupsi keras di sela-sela penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rocky mengungkapkan kekesalannya terkait rendahnya tingkat kehadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum penting tersebut. Ia menyebut ketidakhadiran itu sebagai bentuk ketidakseriusan jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti semangat Bupati dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Saya mungkin ingin menyampaikan, mewakili semangat dari rekan-rekan anggota DPRD. Saya melihat bahwa semangat yang ditunjukkan oleh Bupati dalam proses RPJMD ini belum sepenuhnya tercermin dan ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya,” ungkap Rocky dalam interupsinya.
Menurut Rocky, minimnya kehadiran OPD dalam forum resmi pembahasan RPJMD bisa berdampak serius terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, terlebih dokumen RPJMD akan menjadi acuan utama kinerja seluruh instansi pemerintah selama lima tahun ke depan.
“Kalau kita lihat hari ini, kehadiran dari perangkat daerah cukup minim. Saya tidak tahu apakah karena ada kegiatan lain, namun seharusnya mengingat pentingnya pembahasan RPJMD kehadiran itu menjadi bentuk komitmen,” lanjutnya.
Rocky juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dinilai belum maksimal dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi arah kebijakan Bupati kepada seluruh OPD teknis.
“Khusus kepada Bappeda, saya mohon betul, semangat yang dibawa oleh Bupati dalam penyusunan RPJMD ini jangan sampai berhenti di tingkat pimpinan saja. Harus diturunkan dan dipahami sampai ke OPD-OPD pelaksana,” tegasnya.
Terakhir, dirinya mengingatkan agar proses penyusunan RPJMD berjalan tepat waktu dan tidak menjadi hambatan baru dalam roda pemerintahan daerah. Rocky pun berharap kritik tersebut menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pihak eksekutif.
“Kita ingin proses penyusunan RPJMD ini berjalan dengan baik dan tepat waktu. Jangan sampai kita tertinggal dari daerah lain, atau bahkan melampaui batas waktu yang ditentukan,” pungkasnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi. Namun, hingga rapat usai, tidak ada penjelasan langsung dari pihak eksekutif mengenai ketidakhadiran sejumlah OPD. (T.4z)
