Tanjungpinang – Pengelolaan aset pemerintah kembali menjadi sorotan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menjawab keresahan tersebut, Forum Peduli Ibukota Kepri melalui Gerakan Bersama Rakyat Kepri (GEBER-KEPRI) menggelar Diskusi Terbuka bertajuk Kasih Paham Gubernur Kepulauan Riau dengan tema “Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pemerintah di Ibukota”, Sabtu (20/9/2025), di A8 Pinang Harmoni Square, Seberang SPBU Km.7, Tanjungpinang.
Forum yang dimoderatori Edi Cindai dan Jusri Sabri ini menghadirkan suasana bebas bicara dan bebas berpendapat. Isu utama yang mengemuka adalah tata kelola aset pemerintah, terutama kawasan Gurindam 12 Tepi Laut yang belakangan ramai disorot.
Sejumlah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga pedagang kaki lima (PKL) turut menyampaikan pandangan mereka. Kehadiran perwakilan dari Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang, serta sejumlah awak pers, menambah bobot diskusi yang berlangsung kritis.
Koordinator GEBER-KEPRI, Said Ahmad Syukri akrab disapa Sas Jhoni menegaskan bahwa forum ini lahir dari keresahan masyarakat.
“Aset pemerintah itu milik rakyat. Jangan sampai pengelolaannya tertutup, apalagi hanya menguntungkan segelintir pihak. Gurindam 12 harus jadi ruang publik yang benar-benar terbuka, bukan dipersempit,” ujarnya, Sabtu (29/9/2025).
Menurutnya, forum semacam ini penting dijadikan tradisi demokrasi di Tanjungpinang.
“Kami ingin memastikan suara rakyat terdengar langsung. Transparansi dan akuntabilitas bukan jargon, tapi kewajiban,” kata dia.
Tengku Azhar, salah seorang peserta dari kalangan pers, menyampaikan pandangan lebih keras.
“Jangan mau dijajah oligarki. Aset publik tidak boleh dipermainkan untuk kepentingan elit. Kalau rakyat diam, maka penguasaan oleh oligarki akan semakin kuat,” tegasnya.
Selain membedah isu kebijakan, forum juga memberi ruang bagi PKL untuk menyuarakan persoalan keseharian mereka. Hal ini membuat diskusi tidak sekadar teoritis, melainkan menyentuh realitas di lapangan.
Melalui forum terbuka ini, GEBER-KEPRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola aset pemerintah agar berjalan bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat tidak kepada oligarki. (R.4z)
