Jakarta – Puluhan warga Jakarta menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan, Senin (13/10), menuntut pemecatan Sekretaris Lurah (Seklur) Petojo Selatan, Febriwaldi, yang dinilai kerap memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial.
Setelah menyampaikan tuntutan di Balai Kota, massa kemudian bergerak ke Kantor Lurah Petojo Selatan di Jalan Petojo Melintang untuk menegaskan desakan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar segera menindak tegas ASN tersebut.
Minta Inspektorat dan BKD Selidiki Kekayaan Febriwaldi
Koordinator aksi, Cak Ta’in Komari, menyatakan bahwa perilaku flexing Febriwaldi bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi perlu ditelusuri sumber kekayaannya.
“Meski seklur itu sudah dicopot dari jabatannya, perlu pemeriksaan lebih dalam. Gaya hidup hedon itu butuh modal besar, apakah mungkin hanya dari penghasilan ASN biasa? Maka itu kami minta Inspektorat dan BKD Pemprov DKI menyelidiki asal-usul kekayaannya,” tegas Cak Ta’in di depan Balai Kota menjelaskan ke Redaksi media ini, Senin (13/10)
Ia menambahkan, dari pantauan masyarakat di media sosial, Febriwaldi kerap menampilkan sepeda mahal, motor gede, hingga liburan ke luar negeri, sementara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak tampak aset sebesar itu.
Diduga Ada Penyalahgunaan Jabatan
Menurut Cak Ta’in, gaya hidup mewah ASN harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk membiayai gaya hidup seperti itu,” ujarnya.
Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) itu juga meminta agar inspektorat memeriksa dugaan penelantaran anak oleh Febriwaldi, mengingat yang bersangkutan tetap hidup mewah meski memiliki tanggung jawab keluarga.
“Kasus ini harus jadi pembelajaran bagi semua ASN, bukan hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia. Banyak yang memaksakan diri hidup di atas kemampuan, yang seringkali berujung pada penyelewengan,” jelas mantan jurnalis dan staf ahli DPRD itu.
Minta Dibuka Posko Pengaduan Publik
Lebih lanjut, Cak Ta’in mendorong agar Inspektorat dan BKD DKI membuka posko aduan masyarakat untuk menerima informasi tambahan terkait perilaku Febriwaldi selama menjabat.
“Kami berharap kasus ini diperiksa secara komprehensif. Bila terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, sanksinya harus tegas, hingga pemecatan dan proses hukum lanjutan,” tegasnya.
Gerakan Spontan, Namun Resmi Disampaikan ke Polda
Cak Ta’in menjelaskan bahwa aksi di Balai Kota berlangsung secara spontan, namun tetap disampaikan pemberitahuannya kepada Polda Metro Jaya.
“Ini bukan aksi demo besar, tapi gerakan spontan warga. Rencananya memang ada mobil komando dan ratusan massa, tapi karena alasan teknis dibatalkan. Meski begitu, beberapa warga tetap datang mengantarkan laporan resmi ke Gubernur,” ungkap esakan untuk Ketegasan Gubernur DKI
Masyarakat, kata Cak Ta’in, merasa kecewa dengan sikap ASN yang hidup berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat.
“Kami minta Gubernur DKI bertindak tegas, jangan hanya mencopot dari jabatan. Kalau terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, pecat dan tindak secara hukum,” tandasnya.(R.4z)
