Anambas – Warga Desa Piabung, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, mempertanyakan kejelasan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga tidak transparan. Dana sebesar Rp100 juta disebut telah habis tanpa terlihat adanya kegiatan atau hasil yang nyata di lapangan.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak terkait.
“BUMDes itu dianggarkan, tapi duitnya habis, barangnya tidak ada, kegiatan pun tidak jelas. Yang mengelola juga tidak pernah disanksi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, laporan sudah pernah disampaikan kepada aparat desa, inspektorat, hingga kejaksaan, namun belum membuahkan hasil.
“Sudah sampai ke tangan inspektorat, bahkan ke kejaksaan, tapi diam saja. Selesainya selalu kekeluargaan. Ini uang masyarakat dan dana pemerintah untuk pembangunan desa,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perangkat desa. Warga berharap agar aparat hukum dan pihak terkait segera menelusuri aliran dana serta pertanggungjawaban kegiatan BUMDes.
“Kalau tidak ada peringatan, nanti seolah-olah yang berkuasa bisa sesuka hati. Kita tak mau macam itu lagi,” tegasnya.
Dugaan penyimpangan dana BUMDes ini disebut mulai terjadi sejak 2023 hingga 2024, bertepatan dengan pergantian kepemimpinan desa. Nama Murhadi, yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga disebut turut bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan.
Selain persoalan BUMDes, warga juga menyoroti proyek pembangunan embung air yang bersumber dari dana desa senilai lebih dari Rp300 juta. Proyek yang diharapkan dapat menyediakan air bersih bagi masyarakat tersebut hingga kini belum berjalan dan terhenti tanpa kejelasan.
“Kami hanya ingin transparansi. Ini bukan soal pribadi, tapi soal tanggung jawab penggunaan uang masyarakat,” tutup warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Piabung maupun pengelola BUMDes belum dapat dihubungi media ini untuk memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.(R.4z)
