Anambas – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandi meresmikan tiga infrastruktur perhubungan strategis di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (5/11/2025).
Tiga infrastruktur tersebut meliputi Pelabuhan Penyeberangan Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pelabuhan Penyeberangan Sedanau di Kabupaten Natuna, serta Gedung Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau.
Acara peresmian yang digelar di Pelabuhan Letung Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kegiatan ini mengusung tema “Menghubungkan Pulau, Menyambung Harapan.”
Dalam sambutannya, Menko Infrawil AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi merupakan pondasi utama transformasi ekonomi nasional, terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik seperti Kepri.
“Kalau kita melihat potensi besar Indonesia, salah satu kunci transformasi ekonomi adalah konektivitas — baik di darat, di udara, maupun di laut. Dan Kepulauan Anambas punya kekhasan tersendiri,” ujar AHY.
Ia menambahkan bahwa Kepri menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda dari provinsi lain.
“Kepri tidak bisa hanya berpikir darat. Justru bagaimana transportasi lautnya semakin baik, kapasitas meningkat, dan semuanya menjadi lebih terjangkau,” tegasnya.
Adapun Pelabuhan Penyeberangan Letung dibangun di atas lahan seluas 8.320 meter persegi sejak tahun 2022 hingga 2024. Sementara Pelabuhan Penyeberangan Sedanau di Natuna telah lebih dulu rampung dengan nilai investasi mencapai Rp58,7 miliar.
Satu lagi proyek strategis yang turut diresmikan adalah Gedung Kantor BPTD Kelas II Kepri, berdiri di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dengan dukungan anggaran APBN senilai Rp14,6 miliar.
Tiga proyek strategis ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat konektivitas maritim serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.(Red)
