Tanjungpinang — Jelang perayaan hari jadi Ulasan Network ke-4 tahun yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Ulasan Network menggelar kegiatan dialog interaktif dengan tema Sinergi Untuk Pilkada Kepri, Sabtu(6/7/2024).
Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Ulasan Network, batu 7. Menghadirkan diskusi hangat berkonsep outdoor.
Turut hadir di dialog interaktif tersebut, yakni kalangan parpol, kalangan asosiasi, perkumpulan media, pengamat, pemerintah dan beberapa utusan organisasi pemuda serta mahasiswa.
Selama berjalannya kegiatan, pembicara yang dihadirkan cukup membuat diskusi berjalan hangat diiringi dengan percikan ungkapan dan kajian pelaksanaan demokrasi oleh pengamat politik senior Zamzami A Karim yang juga pakar media.
“Saat ini, demokrasi kita sedang disorot media asing, capaian pelaksanaan pemilu pilpres dan pileg 2024 dan salah satu jurnal menerbitkan bahwa Demokrasi kita palsu democration false in Indonesian election 2024,” ungkapnya.
Tentunya hal ini membuat narasumber yang hadir tersenyum simpul baik Jernir Siregar mewakili KPU Kepri, Marhamah mewakili Bawaslu Kepri, Hasparizal mewakili Kesbangpol propinsi dan Wakapolres Bintan dari kepolisian.
“KPU dalam hal ini telah mendapatkan respon positif, dimana tingkat partisipasi pemilih ke TPS menaik hingga 78 %, artinya cukup sukses sebagai penyelenggara,” terang Jernih.
Sementara, Marhamah selaku perwakilan Bawaslu Kepri mengatakan, bahwa Kepri termasuk urutan ke 15 dalam kerawanan pemilu, dimana DKI sebagai nomor wahid sebagai provinsi rawan.
“Hal ini bukan dikarenakan chaos atau apapun, namun kendala yang pulau pulau terluar cukup jauh seperti Mantang dan lainnya,”ungkap Marmamah menanggapi moderator yang bertanya arti kerawanan pemilu bagi Kepri.
Senada dengan Bawaslu Kepri, pihak Polresta juga menyampaikan hal yang sama.
“Nah kita tawanan pada distribusi perlengkapan pemilu dengan situasi pulau kecil terluar, terutama Bintan dan lingga,” timpalnya menambahkan.
Di sisi lain, Hasparizal utusan Kesbangpol Pemprov Kepri memaparkan terkait anggaran pengamanan ada Rp. 37 miliar dana disiapkan buat TNI dan Polri.
Beberapa cerminan pelaksanaan pilpres dan pileg 2024 lalu, menawarkan sebuah ketidak konsisten UU, sehingga akan mengimbas pada kinerja pemilu.
Pada saat sesi diskusi berjalan, Politisi Golkar menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan terkait pelaksanaan menjelang pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kepri.
“Saya merasakan sendiri saat pilpres money politik cukup hebat terjadi, dan kami parpol kadang merasa ada kecendrungan kelemahan pelaksana pemilu dalam hal ini KPU, kemudian juga masih belum ada integritas tinggi dalam merekrut personil hingga KPPS. Jika mendadak, dan masih ada titipan serta bersinggung dengan parpol, atau keluarga caleg bahkan kandidat, maka hasil yang dikerjakan percuma, tidak jujur juga, saya ingin KPU seberapa jeli anda merekrut KPPS? kemudian bagaimana anda yakin dengan mereka, dan iming iming gaji KPPS yang tinggi bisa menghasilkan kinerja pilkada yang bersih, kalau saya tak yakin,” ujar Politisi Golkar kepada KPU dan Bawaslu Kepri.
Perwakilan KPU Kepri, Jernir Siregar menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh politisi Golkar, dirinya menyatakan semua berjalan sesuai aturan dan SOP ditetapkan.
“Tentu kami miliki integritas,namun jika bapak tak yakin, untuk apa kita pilkada,karena ini butuh dukungan semua agar terwujud hasil pemilu yang baik,” jelasnya.
Terakhir, Devi Yanti Nur dari SMSI Kepri mengingatkan, bahwa teman-teman KPU, Bawaslu, dan pihak pengamanan agar dapat bekerja dengan tupoksi yang sudah digariskan Undang-Undang (UU).
“Masalahnya UU yang dijalankan ini produk DPR RI hasil 2019, untuk prosesnya nanti pilkada, kami dari smsi turut mendukung program parpol agar menyeleksi benar benar calon pemimpin yang akan menjadi kandidat. Demokrasi itu inti melahirkan pemimpin yang sesuai kemauan rakyat dan ingin Kepri ini maju,” katanya.
Sambung Devi, jika proses di Parpol berjalan baik maka kader kandidat dihasilkan baik, bukan pada mahar kemudian berproses dimasa kampanye dan pemilihan. Namun jika ia disukai masyarakat dan KPU juga bagus sosialisasinya maka partisipasi tinggi dan hasilnya maka baik juga.
“Itu kata teori, namun saya pesimis juga kalau UU pemilu sekarang lentur bisa dikendalikan pemimpin pusat, bagus Pilkada ini disentralisasi, agar tak memecah belah dan kita Kepri krisis pemimpin, distorsi kepercayaan masyarakat ini dijaga,”pungkasnya.
SMSI Kepri dalam hal ini siap sinergi dan di pilkada 2024 ini agar tidak demokrasi palsu, namun terlaksana baik dan terpilih outputnya gubernur yang benar-benar didukung masyarakat.
“Tidak chaos, tidak ada perpecahan karena biasa ulah timses, dan setelah menang, dia pemimpin bagi semua fokusnya kemajuan, bukan kemajuan dirinya dan timsesnya,” tutupnya.
