Batam – Pada setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang kelas dan daya tampung sekolah negeri, sehingga belum semua calon siswa dapat tertampung secara maksimal, Kamis (15/5/2025).
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dua periode, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk memperluas dan mempercepat pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di lingkungan madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Provinsi Kepri.
Menurutnya, pembangunan itu perlu diprioritaskan di wilayah yang padat penduduk tinggi, agar dapat mengantisipasi terhadap lonjakan pendaftar pada momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Untuk mengantisipasi lonjakan PPDB jenjang SD, SMP, SMA, saya mendorong agar Kemenag RI melalui Kanwil Kemenag Kepri membangun sekolah MI, MTs & MA di setiap kecamatan,” ujar Wahyu saat dihubungi melalui pesan whats’app, Rabu (14/5).
Tak hanya fokus di kota saja, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kepri itu, juga mengingatkan agar Kemenag tidak melupakan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini masih minim akses pendidikan.
“Saya ingin tidak ada lagi masyarakat di pulau yang tidak sekolah karena jauh atau karena kualitas sekolah yang kurang baik,” tegas Wahyu.
Wahyu pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembangunan sekolah berbasis keagamaan di Kepri. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
“Kemenag juga bertanggung jawab akan masa depan akhlak dan karakter SDM pemuda-pemudi kita. Ini investasi besar untuk masa depan bangsa,” ucapnya.
Terakhir, Wahyu menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Ia berharap Kemenag tidak berjalan sendiri, melainkan aktif berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kerja sama yang solid, pembangunan sekolah khususnya yang berbasis keagamaan dapat lebih terarah dan sejalan dengan program pemerataan pendidikan yang tengah digalakkan pemerintah daerah.
“Saya harap pembangunan sekolah berbasis keagamaan, baik negeri maupun swasta, selaras dengan program pemerataan pendidikan yang dicanangkan pemerintah daerah,” tutupnya. (R.4z)
