Anambas – Proyek revitalisasi Pasar Loka di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terancam gagal dilanjutkan. Hal ini menyusul minimnya respon dari pihak kontraktor pelaksana terhadap peringatan yang telah disampaikan oleh satuan kerja pelaksana.
Proyek senilai Rp27.538.900.000 ini dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, dengan sumber dana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengerjaan proyek ini dipercayakan kepada PT. Triderrick Sumber Makmur melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Samudera Anugrah Indah Permai sebagai kontraktor pelaksana. Untuk pengawasan, ditunjuk KSO PT. Cipta Multi Kreasi dan PT. Andalas Raya Cosulindo, sedangkan perencana proyek adalah PT. Interdimensi Konsultan.
Proyek yang dimulai sejak 15 Oktober 2024 ini dijadwalkan selesai dalam 300 hari, yakni hingga 10 Agustus 2025. Namun, progresnya dinilai lambat, bahkan nyaris tanpa kejelasan.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Kepulauan Riau sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ridwan Damanik, menyampaikan kekhawatiran terkait tidak adanya tindak lanjut dari pihak kontraktor.
“Kita optimis revitalisasi pasar loka bisa selesai. Setelah pulang dari Anambas ini, saya rencana langsung menemui pihak kontraktor untuk menanyakan bisa lanjut atau tidak, kalau tidak ada itikad baik ya pastinya putus kontrak itu pilihan terakhir. Namun, kita masih beri kesempatan kepada kontraktor untuk bisa berlanjut,” ujarnya usai mengikuti acara audiensi dan koordinasi percepatan pembangunan wilayah 3T di Anambas, Selasa (24/6/2025).
“Secara administrasi sudah kita lakukan semua, baik dari menyurati sampai scm 1,2 dan 3 sudah kita persiapkan. Tetapi, sejauh ini pihak kontraktor tidak merespon,” lanjut Ridwan.
Ia menambahkan, yang terpenting saat ini adalah komunikasi dari pihak kontraktor, bukan soal denda.
“Kita saat ini tidak memikirkan denda, yang penting saat ini ada komunikasi dari pihak kontraktor dulu,” katanya.
“Kemarin pernah komunikasi dengan direktur perusahaan, tetapi mereka masih rapat pemegang saham. Ditunggu sampai saat ini untuk jawabannya, masih mengambang,” tambahnya.
Jika kontrak benar-benar diputus, maka opsi yang tersedia adalah melakukan pelelangan ulang atau menunjuk peringkat kedua dari hasil tender sebelumnya.
“Kalau terjadi pemutusan kontrak, bisa jadi pelelangan baru, atau dari peringkat kedua pemenangnya,” jelasnya.
“Uang muka kemarin 15 persen, harapan kita pada tahun lalu ada uang muka itu bisa lebih fokus pada pengerjaan proyeknya dan benar-benar digunakannya. Tetapi, harapan kita belum sesuai,” tegas Ridwan.
Di sisi lain, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, Ir. Daniel, ST., MT, menjelaskan tugas dan fokus institusinya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
“Tugas saya sebagai kepala balai di bawah dirjen sumber daya air Kementerian PUPR, yakni penanganan masalah ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum, kemudian kedua pengendalian banjir, dan ketiga pantai,” ucapnya.
Daniel juga menyinggung proyek pengendalian banjir yang sempat direncanakan di Anambas, namun tertunda karena efisiensi anggaran dan pergantian pejabat di kementerian.
“Banjir yang pernah terjadi di Anambas tahun lalu, sebenarnya tahun ini ada pengerjaan pengendalian banjirnya tetapi karena ada penghematan anggaran kemudian pegawai eselon satu di Kementerian PUPR berubah. Sehingga, diharapkan dengan pak bupati yang baru bisa mengangkat lagi pengendalian banjir yang sudah kita rencanakan ini dan bisa kita kerjakan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya tengah mengerjakan proyek irigasi di Letung atas instruksi dari kementerian teknis lain.
“Di tahun ini, pengerjaan kami ada di Letung yaitu irigasi, dan itu perintah langsung dari kementerian pertanian,” katanya.
Proyek-proyek strategis di Anambas saat ini menunggu kepastian dan tindakan konkret, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, agar tidak menjadi beban sia-sia bagi keuangan negara dan masyarakat. (R.4z)
