Kawal PSN di Wilayah Kepulauan, Bupati Aneng Audiensi ke Kemendagri Pastikan Dukungan Pusat

Bupati Anambas, Aneng Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar dan Kepala BPKPD Syarif Ahmad Audiensi dengan Direktur Perencanaan Anggaran Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri di Jakarta Pada Senin Kemarin (3/5)

Anambas – Bupati Anambas Aneng memimpin langsung audiensi dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (4/5/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M. beserta jajaran untuk memastikan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di daerah.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal PSN. Penetapan Anambas sebagai salah satu lokasi PSN dinilai sebagai kepercayaan besar dari Pemerintah Pusat untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Bacaan Lainnya

“Audiensi ini langkah strategis Pemda agar dukungan terhadap PSN bisa optimal, sesuai aturan, dan sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat. Kita ingin pastikan semua programnya tepat sasaran,” ujarnya disampaikan melalui siaran pers.

Bupati menilai keselarasan program antara pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat PSN benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap arahan Kemendagri dapat mencegah tumpang tindih pelaksanaan di lapangan dan memastikan setiap tahapan sesuai kebutuhan riil wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang terbatas. Pemerintah Kabupaten berharap Pusat terus mendampingi dan memberi dukungan agar pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Anambas tidak terhambat.

“Sinergi pusat dan daerah harus kuat. Kalau PSN di Anambas berjalan baik, dampaknya langsung ke pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Bupati mengakhiri keterangannya.

Audiensi ini menegaskan komitmen Pemkab Anambas bahwa PSN bukan sekadar proyek. PSN diharapkan menjadi jalan untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar mendapat akses pembangunan yang sama dengan daerah lain.(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *