Tanjungpinangi – Di tengah melemahnya fiskal APBD Pemerintahan Daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, publik mulai mempertanyakan peran 4 Legislator asal Kepri yang duduk di Senayan.
Pelemahan ini dipicu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membiayai Program Strategis Nasional. Keempat anggota DPR RI dari Dapil Kepri itu berasal dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai PDI Perjuangan.
Ketua Harian JPKP Provinsi Kepri, Fachrizan S.Sos, menyebut kondisi fiskal saat ini sangat memprihatinkan dan langsung dirasakan masyarakat.
“Kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat sangat merasakan dampak dari keterbatasan anggaran akibat pemangkasan TKD. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Kepri, kami tuntut persoalan ini disuarakan dengan keras dan lantang agar kondisi ini segera berakhir dan kembali normal,” ungkap Fahry, sapaan akrabnya, di Tanjungpinang, Senin (18/8/2026).
JPKP menilai anggota DPR RI memiliki pengaruh besar jika perannya sebagai perwakilan masyarakat Kepri di pusat dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurut Fahry, 4 Legislator Kepri tersebut tersebar di Komisi I, III, dan VI DPR RI. Komisi-komisi itu memiliki mitra kerja dari Kementerian, Badan, dan Lembaga tingkat pusat.
“Menurut saya, 4 Legislator kita ini harus duduk bersama dengan Kepala Daerah yang ada di Kepri untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya menormalisasikan TKD kita. Strateginya bagaimana, ya mereka yang putuskan sebagai Putra Terbaik yang dimiliki Kepri hari ini,” katanya.
Ia menambahkan, besaran APBD di Kepri relatif kecil jika dibandingkan dengan Jakarta, Riau, Kalimantan, atau Jawa. Karena itu, normalisasi TKD tidak akan membebani anggaran pusat.
“Saya tegaskan Kepri ini bukan hanya Kota Batam. Masih ada 6 Kabupaten/Kota lainnya yang program pembangunannya masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat ke Daerah,” tegasnya.
Fahry juga menyoroti fungsi reses anggota DPR. Dalam setahun ada 4-5 kali masa reses yang seharusnya dimanfaatkan untuk turun langsung ke seluruh Kabupaten/Kota.
“Kami harapkan anggota DPR RI itu turun langsung ke seluruh Kabupaten/Kota untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan jangan malah diwakilkan,” tambahnya.
Terakhir, ia menegaskan persoalan fiskal adalah tolak ukur pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga harus menjadi perhatian serius.
Kolaborasi antara 4 Legislator Kepri dan Pemda di daerah pemilihan dinilai mendesak untuk memperjuangkan normalisasi TKD.
“Gubernur Ansar baru-baru ini menyampaikan ekonomi Kepri tumbuh di angka 6,99 persen. Namun tidak membuka data lainnya sebagai penyeimbang kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” tutup Fahry.(Red)
