Anambas – Persoalan kekurangan BBM bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Anambas kembali memanas. Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, menegaskan persoalan ini tidak boleh lagi dianggap biasa, karena yang paling menderita adalah nelayan kecil.
Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi Kabupaten Kepulauan Anambas, di Lantai III Ruang Rapat Utama Prof. Dr. Mohamad Zen, Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (02/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, bersama Pertamina dan seluruh pihak terkait.
Dalam sambutannya, Wabup Raja Bayu menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, setiap kali BBM bersubsidi langka, nelayan tidak bisa melaut, pendapatan keluarga terganggu, ekonomi melemah, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdampak.
“Ketika nelayan tidak bisa mendapatkan BBM, mereka tidak bisa melaut. Ketika mereka tidak bisa melaut, pendapatan keluarga terganggu, aktivitas ekonomi melemah, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga terdampak. Saya ingin menegaskan persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat kita, khususnya nelayan kecil, terus menghadapi persoalan yang sama setiap bulan sampai berbulan-bulan,” ujarnya.
Wabup meminta semua pihak tidak hanya membahas gejala, tapi mencari akar persoalannya. Apakah karena kuota tidak cukup, pasokan terlambat, distribusi antarpulau macet, persoalan administrasi, atau mekanisme penyaluran yang belum optimal.
“Karena itu, kita harus mencari akar persoalannya, bukan hanya membahas gejalanya saja,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Wabup menyampaikan lima penekanan yang harus segera ditindaklanjuti:
Pertamina dan instansi terkait diminta membuka secara transparan berapa kuota BBM bersubsidi untuk Anambas, berapa realisasinya, dan apakah sudah sesuai kebutuhan riil masyarakat. Jika kebutuhan lebih besar dari kuota, penambahan kuota harus diperjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Anambas terdiri dari banyak pulau, sehingga jadwal pengiriman harus berjalan baik. Jangan sampai ada wilayah yang kosong stok berbulan-bulan, sementara wilayah lain aman. Semua wilayah harus mendapat pelayanan yang adil.
Wabup menegaskan perhatian khusus untuk nelayan tradisional yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Saya, kami memberikan perhatian khusus kepada nelayan-nelayan tradisional yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Jangan sampai nelayan yang memang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kita harus memastikan mekanisme pelayanan tidak mempersulit masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.
BBM bersubsidi adalah fasilitas negara untuk yang berhak. Karena itu penyalurannya harus bebas dari penyalahgunaan, penimbunan, maupun penyimpangan. Pengawasan harus diperketat.
Ini penekanan paling keras dari Wabup. Rapat tidak boleh hanya menghasilkan kesimpulan di atas kertas.
“Tentunya kita semua yang hadir pada hari ini tidak ingin rapat kita ini hanya menghasilkan kesimpulan sebuah berita acara, tetapi tidak ada perubahan di lapangan. Saya meminta agar setelah ini disusun langkah kebijakan yang jelas, termasuk pemetaan kebutuhan BBM setiap kecamatan dan desa, evaluasi kuota, jadwal distribusi, serta penanggung jawab penyelesaian setiap kendala,” tegasnya.
Wabup menegaskan, Pemkab Anambas berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi persoalan BBM tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kerja sama Pemda, Pertamina, pengelola dan penyalur, aparat pengawas, hingga masyarakat.
Ketersediaan BBM bersubsidi bukan hanya persoalan bisnis dan distribusi, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut hanya karena kesulitan mendapatkan BBM. Jangan sampai masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa ada penyelesaian. Saya juga berharap dari rapat koordinasi ini, kita dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata, terukur, dan dapat segera dilaksanakan,” tutupnya.(Red)
