Lingga – Salah satu aktivis Kabupaten Lingga, Jefrianto, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, agar segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret salah seorang staf Desa Rejai berinisial Rono terkait pengelolaan anggaran desa yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Jefrianto menilai, dugaan penyimpangan anggaran desa merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, anggaran desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan warga desa.
Ia meminta APH agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan profesional terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
“Kami meminta APH segera mengambil langkah hukum yang diperlukan. Jika memang sudah terdapat bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan hukum, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Jefrianto, melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke Redaksi Centraliputanesia, Kamis (12/11).
Lebih lanjut, Jefrianto menyampaikan bahwa penanganan dugaan korupsi anggaran desa harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jefrianto juga meminta APH tidak hanya berhenti pada pemeriksaan satu orang, tetapi turut menelusuri aliran penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut pengelolaan uang negara. Kami berharap APH bekerja secara independen dan tidak tebang pilih,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, bukan upaya untuk menghakimi seseorang sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Masyarakat Menunggu Kepastian Hukum
Kini, masyarakat berharap APH dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran Desa Rejai tersebut.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jefrianto berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, sehingga pengelolaan keuangan desa ke depan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tutup Jefrianto.(Red)
