Anambas – Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kegiatan ini digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
FGD ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan regulasi inisiatif dewan. Melalui forum ini, DPRD ingin memastikan Ranperda yang disusun tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kepulauan Anambas.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, mengatakan fasilitasi ini merupakan bentuk dukungan administratif dan teknis Sekretariat DPRD untuk menunjang fungsi legislasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sekaligus permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh bahan dan rekomendasi guna menyempurnakan naskah akademik dan materi muatan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” terang Jhon (panggilan akrab-red), saat membuka rapat grup discussion di ruang rapat DPRD lantai I, Kamis (12/11).
Jhon menegaskan, Sekretariat DPRD berkomitmen memastikan proses penyusunan Ranperda berjalan sesuai tahapan.
“Kami ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai tahapan, mulai dari penjaringan aspirasi hingga penyempurnaan naskah akademik,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan regulasi kebudayaan tidak bisa dilakukan sepihak. Cakupan objek pemajuan kebudayaan di Anambas sangat luas, meliputi kesenian, tradisi, adat istiadat, bahasa, pengetahuan tradisional, hingga kearifan lokal. Karena itu, partisipasi aktif lintas elemen menjadi sangat penting.
“Pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar Ranperda ini nantinya dapat diimplementasikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Agar kajiannya komprehensif dan berbasis ilmiah, FGD ini menghadirkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai narasumber utama.
Forum ini turut dihadiri pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, perwakilan perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu (LAM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), paguyuban, tenaga pendidik, maestro dan pelaku seni budaya, pelaku pariwisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Melalui FGD ini, Sekretariat DPRD berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang terhimpun dapat memperkaya penyempurnaan naskah akademik. Ke depannya, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah diharapkan menjadi payung hukum yang kokoh dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kekayaan budaya, sekaligus menjaga jati diri masyarakat Kepulauan Anambas secara berkelanjutan.(R.4z)
