Tanjungpinang – Kebijakan strategis Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, atas pinjaman Rp400 miliar ke Bank BJB yang difokuskan untuk proyek pembangunan berskala besar kembali mendapat kritik keras dari organisasi pedagang di Kota Tanjungpinang.
Dalam keterangannya, Wahidin selaku Ketua Pedagang Bandrek 36 sekaligus Ketua Gebu Minang (Gerakan Ekonomi Budaya Minang) Kota Tanjungpinang menyesalkan sikap Gubernur Ansar ngotot melaksanakan proyek ratusan miliar tersebut.
“Kita harus akui, ekonomi masyarakat lagi sulit. Sekarang berdagang sepi pembeli, bisa bertahan saja sudah syukur, karena beberapa juga sudah gulung tikar akibat nggak bisa bertahan,” kata Wahidin, ke Redaksi Media ini, Minggu (3/5).
Wahidin menambahkan, situasi hari ini membuat pedagang sekuat tenaga mempertahankan usaha, namun tidak sedikit yang terjebak hutang rentenir.
“Untuk mempertahankan usahanya hari ini, pedagang kecil seperti kita banyak terjebak hutang rentenir untuk menambal pengeluaran operasional,” tambah Wahidin.
Beberapa waktu ini, dirinya kerap membaca kritikan keras sebuah LSM kepada Gubernur Kepri atas fokus pembangunan infrastruktur multiyears yang dilakukan menggunakan dana pinjaman sebesar Rp400 miliar.
“Kami terdorong untuk ikut menyuarakan ini, karena yang kita baca adalah LSM JPKP menuntut agar pinjaman Rp400 miliar itu dialihkan untuk program yang bersentuhan langsung agar mampu membangkitkan ekonomi kita. Kita minta Gubernur Ansar Ahmad peka dengan kondisi hari ini, tolong jangan diabaikan. Tunda dulu proyek-proyek itu, buat program agar bisa bangkitkan UMKM,” ungkap Wahidin.
Wahidin kembali menegaskan, hampir semua pedagang hari ini mengeluh karena sepi pembeli.
“Bila semua pedagang ikut merasakan sepinya pembeli, berarti memang ekonomi masyarakat kita yang sedang lemah. Kita minta, Gubernur Kepri merasakan persoalan ini. Jangan pulak faham situasi, tapi implementasi kebijakan tidak menyentuh persoalan masyarakat yang mendasar. Pembangunan proyek nanti dulu, ekonomi masyarakat dulu dibenahi,” tegas Wahidin.(Red)
