JPKP Dorong Kolaborasi Kepala Daerah se Kepri, DPR dan DPD RI Selesaikan Masalah Daerah
Tanjungpinang – JPKP mendorong seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau untuk duduk bersama membahas persoalan daerah. Fokus utama pembahasan adalah langkah antisipasi terhadap kebijakan pusat terkait pemangkasan dana transfer ke daerah. Hal ini disampaikan Ketua Harian JPKP Provinsi Kepulauan Riau, Fachrizan, S.Sos., saat berbincang dengan awak media di salah satu kedai kopi di Kota Tanjungpinang, Minggu (06/9).
“Gubernur, Bupati, Walikota, DPD dan DPR RI harus duduk satu meja, membentuk forum, dan mendiskusikan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan daerah. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan,” tulis Fahri, pria yang akrab disapa Redaksi media ini.
Menurut Fahry, ada beberapa isu penting yang menjadi catatan JPKP dan harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan tahun anggaran.
“Bagaimana mengantisipasi pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah yang sudah menjadi kebijakan nasional. Sekaligus membawa catatan persoalan daerah yang tidak bisa diselesaikan melalui APBD ke kementerian terkait, agar bisa diakomodir dalam belanja APBN,” ujarnya.
Fahry menegaskan, kebutuhan dan persoalan setiap daerah tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, program yang diturunkan kementerian tanpa berangkat dari aspirasi daerah dinilai belum mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tugas mengidentifikasi persoalan daerah ada di Pemda melalui kajian yang mendalam. Selanjutnya pekerjaan rumah itu harus masuk dalam program kementerian. Di sinilah peran penting Legislator DPR dan DPD RI sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kepri di tingkat pusat,” jelasnya.
Berdasarkan pengamatan JPKP, sebagian besar program pusat yang masuk ke Kepri bukan berasal dari aspirasi masyarakat sebagai akar persoalan daerah. Program tersebut lebih banyak merupakan inisiatif dari daerah lain atau memang sudah menjadi program kementerian yang kemudian diturunkan ke daerah.
“Program itu tentu bermanfaat, tetapi belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kita. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus menunggu pemerataan pembangunan terwujud? Berganti kepala daerah, DPR, DPD, hingga DPRD, persoalan masyarakat secara umum juga belum selesai. Ini berarti ada yang salah dalam cara kita mengelola daerah,” ungkapnya.
JPKP meminta semua pemangku kepentingan menghentikan politik pencitraan dan mulai fokus pada akar persoalan daerah. Fokus itu harus diarahkan pada program prioritas yang benar-benar mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita dorong kolaborasi kepala daerah se-Provinsi Kepri bersama DPR dan DPD Dapil Kepri untuk menggolkan program-program yang menjadi jawaban nyata bagi kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Fahry.(Red)
