Anambas – Pemeriksaan disiplin terhadap Adran, pegawai PPPK RSUD Palmatak, membuka dua persoalan sekaligus dugaan ketidakhadiran 40 hari kerja dan pengakuannya sebagai korban dugaan salah pemberian obat.
Pemeriksaan digelar Tim BKSDM bersama Bagian Hukum dan Inspektorat di Ruang Rapat Direktur RSUD Palmatak, Senin (16/11), untuk meminta keterangan terkait ketidakhadiran Adran pada Juni hingga Agustus 2026.
“Tadi yang dibahas itu masalah saya tidak masuk kerja selama 40 hari. Saya membantah, karena saya ada bukti riil semua pengobatan tentang saya yang sakit,” kata Adran.
Bantahan itu berkaitan dengan surat izin yang dipermasalahkan tim. Adran mengaku ditanya soal tanggal keberangkatan berobat dan surat izin yang belum ditandatangani Direktur. Ia tetap berangkat karena kondisinya tidak memungkinkan menunda pengobatan.
“Surat yang saya berangkat belum ditandatangani. Dengan belum ditandatangani surat itu, saya langsung berangkat, karena kondisi saya tidak memungkinkan,” ujarnya.
Di balik keberangkatan itu, Adran mengklaim ada izin lisan dari Direktur. Menurut Adran, sebelum berobat ke luar daerah, ia telah mendapat izin lisan Direktur saat berkunjung ke rumahnya, yang didengar keluarganya.
“Dirut bilang, berangkatlah, nanti saya akomodasi bagian absen itu tidak jadi masalah,” ungkap Adran.
Izin lisan itu disampaikan saat kondisi Adran menurun hingga tidak mampu berjalan. Ia menceritakan Direktur bersama seorang dokter datang langsung ke rumahnya dan menyarankan rujuk ke luar daerah karena di Palmatak tidak ada pengecekan elektrolit.
“Kondisi saya sudah tak bisa berjalan. Saya disarankan untuk rujuk ke luar, karena di sini tidak ada pengecekan elektrolit,” ujarnya.
Dari rujukan itu, Adran berobat ke Batam. Ia dirujuk ke RS BP Batam pada 28 Maret 2026, lalu disarankan melanjutkan pemeriksaan ke RS Awal Bros Batam Botania.
“Saya dicek jantung, rekam semuanya itu. Saya disarankan oleh dokter jantungnya ke Rumah Sakit Awal Bros Batam Botania,” tuturnya.
Dikonfirmasi usai pemeriksaan, Ketua Tim BKSDM, Doni Warjianto, S.E., menyebut pemeriksaan dilakukan setelah laporan 40 hari tanpa keterangan diterima.
“Kami dapat laporan itu, kalau yang bersangkutan dari Juni dan Agustus itu sekitar 40 hari kerja TK-nya. Itu kan sanksi berat,” ujar Doni.
Doni menjelaskan tim sempat memanggil Adran dua kali, namun terkendala ketidakhadiran dan sinyal Zoom, sehingga tim turun langsung ke Palmatak untuk tatap muka.
“Jadi sekarang, Senin ini kami berinisiatif turun ke RSUD Palmatak untuk melihat langsung dan melakukan tatap muka secara langsung biar dapat penjelasan secara jelas,” ujarnya.
Pemeriksaan itu bukan untuk langsung menghukum, melainkan mencocokkan alasan cuti sakit dengan bukti pendukung dan data absensi.
“Kita hanya ingin mencari benang merah antara cuti sakitnya itu, bukti dukungan dengan jumlah hari TK-nya,” jelas Doni.
Doni mengapresiasi kemauan Adran tetap bekerja, namun menegaskan kewajiban administrasi tetap berlaku.
“Beliau masih mau bekerja, kita sangat apresiasi. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban sebagai aparatur,” tambahnya.
Ia menekankan aparatur PNS maupun PPPK terikat regulasi, termasuk soal cuti.
“Jangankan cuti sakit, orang cuti pergi naik haji saja pegang dulu surat cuti itu, baru bisa pergi naik haji. Kalau tidak memegang itu, maka dianggap TK,” tegasnya.
Direktur RSUD Palmatak, Israwijaya, SKM., M.M., membenarkan pemeriksaan itu untuk verifikasi dugaan pelanggaran disiplin. Ia menyebut cuti ASN mengacu Perbup Nomor 10 Tahun 2024, dan surat dokter Adran hanya untuk kontrol satu hari.
“Adran memang ada surat keterangan dokter, tapi hanya untuk keterangan satu hari saja pada saat Adran melakukan kontrol,” sebutnya.
Terkait surat keberangkatan berobat yang belum ditandatangani, Israwijaya menyatakan surat itu tidak pernah sampai kepadanya karena prosedur tidak dilalui.
“Saya tidak tanda tangani, karena tidak sampai ke saya. Pertama dia harus melapor ke kepala ruangan, dari kepala ruangan ia harus melapor ke Yanmed. Setelah selesai semua baru sampai ke saya,” tegasnya.
Terpisah dari soal disiplin, Adran juga mengadukan dugaan salah pemberian obat pada Maret 2026. Menurutnya, persoalan itu telah dilaporkan hingga ke Polda Kepulauan Riau dan sempat dimediasi, namun belum tuntas.
Hingga Senin (16/11), Tim BKSDM belum menetapkan kesimpulan akhir. Tim masih mencocokkan dokumen pengobatan, keterangan, rekaman, dan absensi sebelum menyampaikan usulan kepada Bupati.(R.4z)






