Tanjungpinang – Ketua LSM – Cerdik Pandai Muda Melayu (CINDAI) Provinsi Kepulauan Riau, Edi Susanto atau akrab disapa Edi Cindai, menyoroti fenomena munculnya kepala daerah yang hanya berbekal ijazah Paket A, B, dan C. Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya bangsa mencetak generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
“Secara hukum memang sah, karena negara mengakui kesetaraan pendidikan nonformal. Namun secara moral dan sosial, ini memberi pesan keliru kepada masyarakat, seolah menjadi pejabat publik cukup bermodal ijazah administratif tanpa proses pendidikan yang serius,” ujar Edi, Jumat (10/10) ke Centraliputanesia.
Ia menegaskan, pendidikan bukan sekadar kertas ijazah, melainkan fondasi moral, logika berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
“Jika kepala daerah yang memegang kebijakan strategis tidak memiliki basis pendidikan memadai, maka risiko kebijakan salah arah akan semakin besar,” tambahnya.
Edi juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
“Pemimpin dengan kapasitas terbatas mudah dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi, karena minim pemahaman regulasi dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sistem Politik Dinilai Gagal Menjaga Kualitas Pemimpin
Menurut CINDAI, fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem rekrutmen politik yang lebih mengutamakan popularitas dan kekuatan modal ketimbang kapasitas intelektual.
“Partai politik seharusnya menjadi penjaga kualitas calon pemimpin, bukan sekadar jembatan menuju kekuasaan,” ujar Edi.
Ia menilai, jika aspek pendidikan dan kompetensi terus diabaikan, masyarakat akan kehilangan figur teladan yang mampu menginspirasi generasi muda untuk menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh.
Dampak bagi Generasi Muda
Selain ini Edi juga mengatakan, maraknya pejabat berijazah kesetaraan tanpa rekam pendidikan tinggi bisa mematikan semangat belajar anak muda.
“Ketika mereka melihat pejabat cukup bermodal ijazah tanpa proses panjang, mereka akan menganggap pendidikan tidak penting,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, negara tengah berupaya mencetak Generasi Emas 2045 yang berdaya saing dan berintegritas. “Jika pola pikir asal punya ijazah bisa jadi pejabat terus dibiarkan, cita-cita itu hanya akan menjadi slogan kosong,” katanya.
Seruan dan Rekomendasi CINDAI Kepri
CINDAI Kepri menyerukan tiga langkah konkret:
1. Pemerintah dan DPR RI diminta meninjau ulang regulasi standar kompetensi kepala daerah, dengan memasukkan indikator kemampuan akademik dan manajerial minimal.
2. Partai politik wajib menegakkan prinsip meritokrasi dan integritas dalam penjaringan calon, bukan hanya menilai dari elektabilitas dan modal finansial.
3. Masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu terus mengawal agar pemimpin yang lahir memiliki kapasitas, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat.
Edi menutup dengan pesan moral:
“Kita tidak menolak jalur pendidikan kesetaraan. Tapi ketika itu digunakan hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa semangat belajar sejati, itu pelecehan terhadap nilai pendidikan. Pemimpin harus menjadi inspirasi, bukan jalan pintas. Pendidikan adalah tangga peradaban, dan bangsa ini tidak boleh dipimpin oleh mereka yang naik ke puncak tanpa menapaki anak tangganya.”(R.4z)
