Natuna – Di wilayah perbatasan utara Indonesia, nama Amran dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Koran Perbatasan yang konsisten mengawal isu-isu publik di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sosoknya tenang, tutur katanya lugas, dan tulisannya tajam. Namun di balik kesederhanaannya, mengalir darah bangsawan Indragiri, ia merupakan zuriat langsung Raja Narasinga II, Kamis (12/2/2026).
Raja Narasinga II tercatat dalam sejarah sebagai Sultan Indragiri ke-4 dan tokoh yang dikenal dalam perlawanan terhadap Portugis. Garis keturunannya diteruskan melalui Raja Bagung, kemudian Raja Alamsyah di Simandolak. Dari jalur inilah silsilah keluarga Amran berasal.
Namun satu pertanyaan kerap muncul: jika ia adalah keturunan raja, mengapa tidak menggunakan gelar “Raja” di depan namanya?
Takdir Adat di Garis Perempuan
Jawaban atas pertanyaan itu berakar pada sistem adat Melayu Indragiri yang menganut garis patrilineal. Gelar “Raja” secara adat diwariskan melalui garis keturunan laki-laki.
Dalam perjalanan silsilah, Raja Alamsyah memiliki putri bernama Raja Zainah. Sebagai putri kandung, Raja Zainah mewarisi darah kebangsawanan secara utuh. Namun sesuai ketentuan adat, gelar tersebut tidak diturunkan kepada anak-cucunya karena tidak melalui garis laki-laki.
Dari Raja Zainah, garis keturunan berlanjut kepada M. Madon, M. Ali, M. Jusa Ali, Masbah, hingga akhirnya kepada Amran. Secara biologis, mereka tetap darah daging trah Indragiri. Namun secara formal, gelar tidak lagi melekat.
Di situlah letak jawabannya. Bukan karena menanggalkan sejarah, melainkan karena menghormati adat.
Dari Pedang ke Pena
Jika dahulu Raja Narasinga II menjaga kedaulatan melalui strategi dan kepemimpinan kerajaan, hari ini Amran menjaga wilayah perbatasan melalui jurnalisme.
Sebagai Pemimpin Redaksi Koran Perbatasan, Amran dikenal konsisten mengangkat isu-isu strategis di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ia menyoroti transparansi anggaran daerah, realisasi APBD, pembangunan desa terpencil, serta kepentingan masyarakat kecil yang sering luput dari sorotan nasional.
Nada tulisannya tegas. Analisisnya tajam. Keberpihakannya jelas pada kepentingan publik.
Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai sikap keras. Namun jika ditarik ke belakang pada garis silsilahnya, ketegasan itu bukan sesuatu yang lahir tanpa akar. Ia adalah refleksi nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh sejarah hanya bentuknya yang berubah.
Jika dahulu kerajaan menjaga wilayah dari ancaman fisik, kini ia menjaga wilayah dari ketidakadilan informasi.
Konsolidasi Sejarah, Konsolidasi Informasi
Dalam catatan sejarah, Narasinga II dikenal sebagai figur konsolidator kekuasaan. Dalam konteks modern, konsolidasi itu menjelma menjadi konsolidasi informasi.
Di Natuna, wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, informasi bukan sekadar berita. Ia menjadi bagian dari pertahanan sosial. Melalui media, Amran menjaga kesadaran publik. Melalui laporan investigatif, ia memperkuat kontrol sosial. Melalui fakta dan data, ia menegakkan akuntabilitas.
Ancaman, kritik, hingga tekanan bukan hal asing dalam perjalanan jurnalistiknya. Namun seperti halnya seorang pemimpin yang berdiri teguh menghadapi intrik, ia tetap memilih jalur integritas.
Pena sebagai Mahkota
Gelar boleh tidak digunakan, tetapi nilai kepemimpinan tetap hidup.
Bagi Amran, pena adalah mahkota baru. Jika dahulu mahkota menjadi simbol kekuasaan, hari ini pena menjadi simbol tanggung jawab.
Di ruang redaksi Koran Perbatasan, jauh dari istana dan singgasana, perjuangan tetap berlangsung. Bukan dengan pasukan, melainkan dengan data. Bukan dengan titah, melainkan dengan laporan. Bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan integritas.
Sejarah tetap dihormati. Garis keturunan tetap diakui. Namun peran sosial disesuaikan dengan zaman.
Di jantung perbatasan Natuna, Amran memilih berdiri sebagai wartawan. Sebagai Pemimpin Redaksi. Bukan sebagai Raja.
Dan mungkin, di situlah letak marwah sejatinya.(Red)
