Anambas – Kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas kini berada di titik krusial. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tercatat menembus angka Rp110 miliar, sebuah tantangan besar yang membuat pengelola keuangan daerah bergerak cepat mencari solusi.
Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Anambas, Syarif Ahmad, menggelar diskusi santai bersama Awak Media pada Jumat malam (23/4/2026) di Coffe Siantanur Kota Tarempa.
Pertemuan ini bukan sekadar berbagi informasi, tetapi menjadi langkah strategis untuk membuka ruang transparansi sekaligus menyuarakan realitas fiskal daerah kepada pihak yang berwenang.
“Pendapatan daerah saat ini nyatanya belum mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja. Kita harus bekerja keras menekan defisit ini setidaknya hingga di bawah Rp100 miliar, agar utang belanja tidak menumpuk dan membebani generasi mendatang,” tegas Syarif (Panggilan Sapaan Akrab -Red).
Ia menegaskan, kolaborasi dengan media menjadi kunci utama dalam upaya ini. Menurutnya, media memiliki peran vital sebagai jembatan informasi menyampaikan kondisi riil Anambas, potensi yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi, baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kita butuh perhatian dan dukungan dari atas. Melalui publikasi yang objektif dan berimbang, pusat dan provinsi bisa memahami bahwa Anambas membutuhkan perhatian khusus, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun kebijakan yang memudahkan peningkatan ekonomi daerah. Di sisi lain, publikasi ini juga akan menarik minat investor, yang pada akhirnya akan mengerakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas, BPKPD membuka akses penuh terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk dikaji dan diawasi bersama. Syarif menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus dialokasikan secara tepat sasaran.
“Belanja daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dan program produktif, bukan untuk hal-hal seremonial yang bisa dihemat. Kami sadar ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan, sehingga masukan dan pengawasan dari media sangat dibutuhkan agar anggaran berjalan efisien dan berdampak langsung pada peningkatan PAD,” tambahnya.
Syarif juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama insan pers, untuk memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadap kemajuan Anambas.
“Kita semua bagian dari daerah ini. Jika kondisi keuangan memburuk, kita semua yang merasakan dampaknya. Namun jika bersama-sama kita perbaiki dan kembangkan potensi yang ada, kebanggaan itu akan kita nikmati bersama pula,” pungkasnya.(R.4z)
