Anambas – Akses jaringan internet di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, hingga saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus melakukan upaya koordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo serta pihak penyedia layanan guna mengatasi permasalahan tersebut.
Kepala Bidang E-Government Diskominfo Anambas, Afrizal, menjelaskan bahwa sistem jaringan telekomunikasi di Desa Kiabu saat ini masih mengandalkan microwave link yang terhubung dari wilayah Jemaja Timur. Seluruh infrastruktur Universal Service Obligation (USO) di wilayah tersebut merupakan aset dan tanggung jawab BAKTI Kominfo.
“Untuk Set Kiabu itu memang dari Jemaja Timur. Jadi seluruh USO ini di bawah naungan BAKTI. Sampai saat ini kami terus berupaya berkoordinasi dan mengonfirmasi ke pihak BAKTI dan penyedia layanan,” ujar Afrizal saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).
Menurut Afrizal, Desa Kiabu menjadi salah satu wilayah prioritas perhatian pemerintah daerah karena letaknya yang relatif jauh dari pusat kota. Selain itu, desa tersebut memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk nelayan yang sangat bergantung pada kelancaran akses komunikasi.
“Desa Kiabu itu salah satu desa yang jauh dari kota. Di sana ada pemukiman, dan harapan kita tower yang ada bisa berfungsi maksimal untuk mempermudah komunikasi masyarakat, termasuk nelayan yang mencari ikan di wilayah tersebut,” katanya.
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat menetapkan target waktu perbaikan jaringan. Afrizal menyebutkan bahwa keterbatasan komunikasi justru menjadi kendala utama dalam proses koordinasi dengan pihak terkait.
“Hari ini pemerintah belum bisa menargetkan karena komunikasi saja masih belum bisa. Beberapa kali kita telepon, belum tersambung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Diskominfo Anambas tidak memiliki kewenangan teknis terhadap infrastruktur jaringan tersebut, mengingat tower dan perangkat pendukung sepenuhnya merupakan aset milik BAKTI Kominfo yang dikelola bersama penyedia layanan telekomunikasi.
“Kita tidak punya wewenang. Ini bukan kapasitas kita karena barang ini milik BAKTI. Kita hanya sebatas koordinasi, menyampaikan apa saja kendala yang terjadi, lalu melaporkannya ke tim BAKTI melalui grup koordinasi USO,” jelas Afrizal.
Meski demikian, Diskominfo Anambas terus menjaga komunikasi secara intensif dengan pihak BAKTI, baik melalui jalur formal maupun informal. Bahkan, telah dibentuk grup koordinasi khusus USO yang melibatkan penanggung jawab hingga pejabat di lingkungan BAKTI.
“USO ini ada grupnya. Di situ ada penanggung jawab dan petinggi BAKTI juga. Jadi komunikasi tetap kita jaga,” tambahnya.
Terkait keberlanjutan kerja sama pada tahun berjalan, Afrizal mengungkapkan bahwa hingga akhir Januari 2025 pihaknya belum menerima kepastian terkait kontrak kerja sama baru antara BAKTI dan penyedia layanan.
“Awal tahun ini kita memang belum mendapat konfirmasi. Biasanya mereka punya kontrak setiap tahun. Target kita bersama pimpinan adalah kembali mengklarifikasi ke BAKTI, progres tahun berjalan ini seperti apa sistem kerjanya,” ujarnya.
Meski belum ada kepastian, pemerintah daerah berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut demi menghindari terputusnya akses komunikasi masyarakat di wilayah terpencil.
“Yang jelas kerja sama ini kita upayakan untuk tetap berlanjut. Bahaya juga kalau sampai terputus. Mungkin nanti teknisnya saja yang disesuaikan,” kata Afrizal.
Ia pun menegaskan bahwa harapan pemerintah daerah bersifat mendasar, yakni tercapainya pemerataan akses jaringan 4G yang layak dan maksimal, baik di wilayah perkotaan maupun desa-desa terpencil.
“Harapan kita, mau di dalam kota maupun di luar kota, akses 4G itu benar-benar layak dan maksimal,” pungkasnya.(Red)
