Batam – Provinsi Kepulauan Riau menaungi enam kabupaten/kota: Kabupaten Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Natuna, serta Kota Batam. Secara geografis, wilayah ini diberkahi posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Namun ironisnya, keunggulan tersebut belum berbanding lurus dengan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakatnya.
Kegagalan berulang dalam membangun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kepulauan Riau bukan sekadar persoalan teknis anggaran. Ia telah menjadi cermin problem klasik pembangunan daerah di Indonesia: defisit anggaran dijadikan dalih, efisiensi fiskal menjadi tameng, sementara ketidakmampuan membangun industri ekonomi rakyat terus berulang dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya.
Di hadapan publik, kepala daerah—baik yang lama maupun yang baru—kerap menggaungkan narasi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun fakta di lapangan berkata lain. Kekayaan tersebut tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Potensi besar itu seolah berhenti sebagai slogan, bukan pijakan kebijakan.
Padahal, Kepulauan Riau memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Letaknya strategis, berbatasan langsung dengan negara-negara maju Asia Tenggara, serta memiliki potensi pariwisata bahari dan perikanan bertaraf internasional. Sayangnya, hingga kini, potensi tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi riil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam perspektif nasional, ukuran keberhasilan kepala daerah tidak lagi cukup dinilai dari stabilitas administratif, serapan anggaran, atau gemerlap acara seremonial. Kepemimpinan sejati diuji oleh kemampuan mengubah potensi menjadi nilai tambah, serta kebijakan menjadi kesejahteraan nyata.
Sejarah mencatat, Kepulauan Riau pernah memiliki contoh keberhasilan. Program sektor pertanian di Pulau Jemaja pada awal 1990-an membuktikan bahwa terobosan kebijakan yang dijalankan secara serius, konsisten, dan berpihak mampu menghadirkan dampak konkret. Namun keberhasilan tersebut tidak berlanjut. Pertanian kemudian direduksi sebatas jargon ketahanan pangan, tanpa kejelasan arah ekonomi bagi petani. Pola serupa juga terjadi pada sektor pariwisata dan perikanan.
Keberhasilan pembangunan semestinya menjadi pelajaran penting: pembangunan tidak boleh berhenti pada konsep, narasi, dan slogan politik. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di sektor pariwisata, ironi terlihat semakin jelas. Antusiasme masyarakat untuk terlibat sangat tinggi. Namun kebijakan pemerintah daerah kerap tidak menyediakan titik masuk yang jelas bagi partisipasi rakyat. Ketidaksinkronan antara inisiatif masyarakat, arah kebijakan daerah, dan strategi pemerintah pusat membuat sektor ini berjalan tanpa peta jalan yang tegas.
Akibatnya, pariwisata yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi rakyat justru terjebak pada promosi semu, festival seremonial yang menguras anggaran daerah, serta agenda simbolik tanpa kesinambungan. Dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal pun sering kali nyaris tak terasa.
Kritik serupa bahkan lebih keras muncul dari sektor perikanan dan pertanian. Sebagai wilayah perairan strategis nasional, Kepulauan Riau menyimpan sumber daya ikan yang luar biasa. Namun kebijakan perikanan masih berkutat pada pendekatan administratif dan regulatif, tanpa keseriusan membangun industri pengolahan.
Negara tampak lebih sibuk mengurus dokumen perizinan daripada memastikan hasil tangkapan nelayan diolah, dipasarkan, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Tak sedikit ikan dari perairan Kepulauan Riau justru diekspor mentah ke luar negeri. Nelayan tetap berada di mata rantai terlemah, sementara keuntungan ekonomi mengalir keluar daerah, bahkan keluar negeri.
Situasi ini bukan semata-mata kegagalan daerah, melainkan refleksi lemahnya integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya maritim secara berdaulat.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, kritik publik menjadi keniscayaan. Program-program yang dijalankan belum menunjukkan karakter kepemimpinan yang berani, visioner, dan berorientasi hasil. Ketergantungan berlebihan pada program nasional tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Daerah tetap dituntut menghadirkan inovasi kebijakan yang kontekstual, progresif, dan berdampak langsung bagi ekonomi rakyat. Namun yang sering terlihat justru sebaliknya: agenda seremonial mendominasi, sementara program produktif minim kesinambungan. Peresmian demi peresmian kerap tak sebanding dengan anggaran publik yang dikeluarkan.
Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas, pola pembangunan seperti ini sudah selayaknya dievaluasi secara terbuka dan jujur.
Tajuk ini menegaskan satu hal mendasar: persoalan utama Kepulauan Riau bukanlah kekurangan potensi, melainkan kekurangan keberanian kebijakan dan kapasitas kepemimpinan. Masyarakat yang telah memberikan mandat membutuhkan kepala daerah yang bukan sekadar hadir dalam seremoni, tetapi mampu memimpin arah pembangunan secara strategis dan berpihak pada rakyat.
Penguatan industri pariwisata dan perikanan lokal seharusnya menjadi agenda prioritas untuk menciptakan nilai tambah di daerah penghasil. Bukan sekadar jargon kampanye yang dilupakan setelah kekuasaan diraih.
Selama ini Kepulauan Riau terus disebut sebagai wilayah strategis nasional di jalur perdagangan internasional. Seharusnya, daerah ini menjadi etalase keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim. Ketika potensi besar dibiarkan tanpa pengelolaan serius, yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan masyarakat, melainkan juga kredibilitas kebijakan pembangunan nasional.
Tajuk ini adalah pengingat: kepemimpinan daerah merupakan ujung tombak negara. Ketika daerah berjalan di tempat, bangsa pun ikut tertahan langkahnya.
Pertanyaannya kini, akankah masyarakat Kepulauan Riau kembali dipaksa berhenti pada siklus janji kampanye yang terus diulang? Ataukah daerah ini akhirnya berani melangkah keluar dari stagnasi menuju pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyatnya?
Jangan sampai peningkatan ekonomi maritim justru tenggelam oleh isu-isu elitis yang tak menyentuh dapur rakyat. Sebab memimpin daerah bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi keberanian mewujudkan kesejahteraan yang dulu begitu indah dijanjikan saat kampanye.
(Opini-Rohadi)
Ditulis/Dikirim ke Redaksi Media Ini: Selasa, 29 Januari 2026
