Anambas – Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Dato’ Aneng dan Raja Bayu Febri Gunadian, menapaki tahun pertama kepemimpinan dengan capaian signifikan di bidang kepegawaian, pendidikan, serta penguatan koordinasi ke pemerintah pusat, di tengah tekanan fiskal daerah, Kamis (19/2/2026).
Memimpin Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025 – 2030 di Provinsi Kepulauan Riau, Aneng–Raja Bayu sejak awal menegaskan komitmen menuntaskan persoalan mendasar warisan pemerintahan sebelumnya, terutama terkait status Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan defisit anggaran.
Penuntasan Status PTT Jadi Capaian Krusial
Salah satu langkah paling menonjol di tahun pertama adalah penyelesaian status ribuan PTT melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat:
1.782 orang dilantik pada tahap pertama,
1.158 orang pada tahap kedua,
total sekitar 2.940 tenaga kerja kembali aktif melalui skema PPPK.
Langkah ini dinilai sebagai capaian strategis karena menyentuh langsung stabilitas ekonomi ribuan keluarga di Anambas. Pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Tantangan Berat: APBD Turun Signifikan
Di sisi lain, kepemimpinan tahun pertama juga dihadapkan pada tekanan fiskal cukup berat. APBD 2025 yang semula diasumsikan sekitar Rp1,04 triliun mengalami penyesuaian signifikan hingga turun menjadi sekitar Rp837 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Penurunan transfer pusat serta kebijakan efisiensi belanja berdampak langsung pada:
Belanja modal turun hingga 52 persen,
Belanja jalan, irigasi dan jaringan terpangkas hingga 83 persen,
Sejumlah proyek infrastruktur fisik tertunda.
Bupati Aneng secara terbuka menyebut kondisi ini sebagai “warisan persoalan fiskal” yang harus dikelola dengan hati-hati, sembari berkomitmen tidak menambah beban utang baru bagi daerah.
Pendidikan dan Sosial Mulai Bergerak
Di sektor pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP mulai disalurkan. Pemerintah daerah juga memulai pembangunan tahap awal Sekolah Rakyat serta rehabilitasi sejumlah madrasah.
Di bidang sosial dan keagamaan, mekanisme insentif untuk imam masjid, guru ngaji, dan perangkat RT/RW mulai disiapkan. Program kesejahteraan lansia juga tetap menjadi komitmen, meski realisasinya menyesuaikan kemampuan fiskal.
Strategi Lobi Pusat dan Penguatan Program Maritim
Menyadari keterbatasan APBD, Aneng lebih intensif melakukan komunikasi dan lobi ke kementerian di Jakarta. Beberapa agenda yang didorong antara lain:
Program Kampung Nelayan Merah Putih,
Usulan pembangunan Jembatan Konjo – Peninting,
Revitalisasi Pasar Loka,
Penambahan konektivitas transportasi udara dan laut.
Pendekatan ini menuai respons beragam. Di satu sisi dinilai strategis untuk membuka akses anggaran pusat, namun di sisi lain muncul kritik terkait intensitas kehadiran kepala daerah di luar wilayah.
Evaluasi dan Sorotan DPRD
Dalam pembahasan APBD 2026, DPRD menyoroti beberapa hal, antara lain:
Kemandirian fiskal yang masih rendah,
Kenaikan belanja pegawai akibat pengangkatan PPPK,
Lemahnya ruang fiskal untuk belanja modal.
Namun demikian, relasi eksekutif – legislatif dinilai tetap berjalan konstruktif dengan semangat pengawasan dan penyeimbangan.
Catatan Publik dan Isu yang Mengemuka
Selama tahun pertama, sempat muncul polemik terkait keabsahan ijazah Bupati Aneng. Namun, klarifikasi dari penyelenggara pemilu menegaskan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan dinyatakan sah secara administrasi dan hukum.
Terlepas dari itu, sejumlah survei dan respons publik lokal menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap konsistensi Aneng dalam menjalankan janji politik, terutama pada aspek penyelesaian PTT dan pendekatan langsung ke pusat.
Menuju Tahun Kedua
Memasuki tahun kedua, tantangan utama yang dihadapi Aneng – Raja Bayu meliputi:
Tekanan belanja pegawai yang tinggi,
Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Ketergantungan pada transfer pusat,
Keterbatasan realisasi proyek infrastruktur fisik.
Pemerintah daerah menargetkan penguatan PAD, percepatan realisasi program prioritas, serta optimalisasi sinergi dengan kementerian agar proyek strategis dapat masuk dalam perencanaan nasional.
Satu tahun kepemimpinan Aneng – Raja Bayu dapat dirangkum sebagai fase konsolidasi dan penataan dasar mengamankan sektor kepegawaian, menjaga stabilitas fiskal, serta membangun komunikasi vertikal dengan pemerintah pusat. Hasil konkret pembangunan fisik berskala besar memang belum sepenuhnya terlihat, namun fondasi kebijakan dan arah pembangunan telah diletakkan untuk periode 2025–2030.(Red)
